Menerima penghargaan dari BSN (Badan Standardisasi Nasional) sebagai tokoh standardisasi merupakan beban tanggung jawab moral bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Komitmen yang harus dilakukan adalah, membuat segala proses memiliki suatu standar. Standar yang dimaksud, berujung pada kualitas yang dapat berupa pelayanan, produk, keahlian, dan lain sebagainya.
Hal tersebut seharusnya diterapkan mulai dari saat ini, berkesinambungan, pantang surut. Sebagai contoh, dan paling mendasar, adalah Lembaga Pendidikan seperti sekolah. Agar didapat calon SDM unggul yang harus menantang dunia, sekolah harus memberikan standar kepada mereka. Bisa tidak, lulusan dari SMA/ SMK harus fluent in English atau bahasa-bahasa lainnya. Karena mereka nanti akan merespons persoalan-persoalan yang ada di bumi ini. Seperti yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, mengenai revolusi industri 4.0. Di mana kita bermimpi tentang adanya efisiensi suatu proses pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Dengan sisi buruknya adalah, rasa kemanusiaan akan hilang. Hari ini saja, manusia sudah diintimidasi oleh teknologi. Semua orang berlomba-lomba dalam memamerkan hal apa saja di sosial media. “Saya istilahkan ada alat makan baru. Ada sendok, ada garpu, ada piring, ada gelas, ada handphone,“ candanya. Bahkan anak kecil sudah kehilangan respect terhadap orangtua mereka sendiri karena adanya handphone di tangan mereka.
Lalu bagaimana tidak jika kinerja manusia akan benar-benar digantikan oleh teknologi, dikarenakan mereka kehilangan feels and taste terhadap lingkungan sekitar mereka.
Kaitan antara hal tersebut dengan standardisasi adalah bagaimana kita bisa merumuskan kualitas standar kemampuan manusia yang berintegritas.
Di Boyolali, ada pabrik garmen yang berkelas dunia, yang disokong dengan teknologi yang canggih. Namun, mereka kesulitan mencari tenaga kerja di Boyolali. Sangat ironi sekali, mengingat banyak anak SMK yang menganggur. “Ternyata tidak match!“ tegas Ganjar. Terutama pada ilmu pengetahuan yang mereka terima. Contohnya saja, pada awalnya, pengoperasian mesin bubut dilakukan secara manual. Namun, sekarang ada mesin bubut CNC dengan segala fungsi tombol-tombol otomatisnya. Haruslah ada standar pengoperasian yang sesuai dengan kemajuan peradaban.
Perlu adanya pengembangan standardisasi sejak di bangku SMK, di mana ada penyesuaian di dunia kerja yang nyata. Suatu industri harus lengket dengan pendidikan (Teaching Industry). Sekolah bisa menerapkan on the job training selama 3 tahun sehingga saat mereka mulai bekerja, tidak perlu training lagi. Maka dari itu, kurikulum sekolah harus dinamis dan disesuaikan dengan kepentingan kerja agar tidak banyak pengangguran.
Tantangan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sekaligus globalisasi adalah berorientasi pada potensi daerah. Perlu adanya standardisasi yang spesifik. Provinsi Jawa Tengah memiliki sektor industri tekstil dan produk tekstil yang besar. Akan sesuai jika didirikan apparel zone yang saling terintegrasi. Kita mengambil kain tenun dari NTT kemudian dibuat menjadi pakaian adat Jawa lengkap dengan motifnya di Jepara. Dari sini, akan muncul akulturasi budaya.
Untuk mendorong industri-industri seperti UKM di Jawa Tengah agar menerapkan SNI, secara general, akan diberikan pelatihan, namun harus lolos seleksi dan naik kelas. Dan nantinya akan ada pengujian sertifikasi.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, Ganjar juga berharap kepada BSN (Badan Standardisasi Nasional) untuk mensosialisasikan apa yang ada dan apa pentingnya standardisasi.
“Akhirnya kalau mereka sudah mau, mereka sadar akan pentingnya standar. Kalau mereka sadar punya standar, maka mereka sadar untuk berkualitas. Kalau dia profesinya buruh, kuli bangunan, dia bersertifikat. Bahwa kalau nyemen itu harus kuat, dan campuran semennya benar, tidak dikorupsi,” pungkasnya memberi contoh.
BSN juga harus mampu konsisten dan berintegritas, serta tidak mudah ditekan. Sehingga orang-orang yang sudah bersertifikasi mendapatkan jaminan yang kuat sebagai SDM unggul, dan harus mampu di-extend agar lebih banyak lagi orang-orang bersertifikat. (DNW/PH)
