Dalam rangka memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN), Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan Peringatan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standardisasi di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (3/11/2021).
Acara ini merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. Tema Bulan Mutu Nasional 2021 yang sejalan dengan tema utama Hari Kemerdekaan RI ke-76 adalah “SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh”.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad saat membuka BMN 2021 mengatakan, melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN menjadi pilar yang strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran Covid-19 dan menangkap peluang dibalik pandemi. Menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi kunci keberhasilan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
“Dalam mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia terus bergerak menuju Indonesia maju, BSN telah menyediakan SNI (Standar Nasional Indonesia), pembinaan penerapan SNI dan laboratorium acuan,”ujar Kukuh.
“Acuan SNI, untuk persyaratan kualitas alat perlindungan diri, persyaratan alat-alat medik untuk sistem pernafasan, serta Sistem Manajemen Bioresiko pada Laboratorium dan organisasi terkait lainnya. Pembinaan penerapan SNI disediakan tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh pelaku usaha. Laboratorium acuan disediakan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain,”tambahnya.
Selain SNI tersebut di atas, BSN juga telah menetapkan SNI yang berkaitan dengan protokol kesehatan lainnya seperti masker. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 14 merek masker kain dan medis yang sudah sesuai dengan syarat mutu SNI, 8 di antaranya masker kain yang diproduksi di Jawa Barat.
Melalui kegiatan BMN 2021 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Kukuh berharap dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional.
“Dengan narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa memberikan pandangannya mengenai peran standar dalam mendukung kebangkitan Indonesia. Kegiatan ini diadakan secara secara offline terbatas serta online sehingga dapat diikuti oleh lebih dari 3 ribu peserta,” pungkas Kukuh.
Sementara, untuk mendukung iklim usaha, Menteri Investasi Indonesia & Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan secara cepat, efektif, dan efisien.
“Di dalam sistem ini bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dengan risiko rendah diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal, yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha, red) berlaku sebagai legalitas, SNI, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),”ungkap Bahlil.
Kolaborasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk suksesnya sistem ini karena pada prinsipnya sistem ini terbuka.
“Pada kesempatan ini saya ingin meminta BSN, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat segera mengambil peran demi kesuksesan program ini. BSN dapat mengambil peran melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembinaan penerapan SNI bagi para pelaku UMK untuk mampu meningkatkan kualitas produknya termasuk pembiayaan sumber daya lain yang diperlukan sehingga produk UMK tersebut mampu bersaing di pasar global,” papar Bahlil.
Dengan demikian, Bahlil berharap dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk BSN, maka dapat mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh, melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
Dalam pembukaan BMN 2021 juga dilaksanakan Launching Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK; Penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat; Penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jawa Barat; serta Penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Setelah pembukaan BMN, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional Standardisasi yang menghadirkan narasumber Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian RI, Iwan Faidi; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah; wakil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim; serta Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira dengan dimoderatori Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance/INDEF, Tauhid Ahmad.
Peluncuran SNI Bina UMK
Dalam upaya meningkatkan investasi, Pemerintah Republik Indonesia berupaya mempermudah pelaku usaha memperoleh ijin berusaha. Upaya dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
BSN diberikan peranan yang cukup penting dalam implementasi UU Cipta Kerja. Salah satunya, BSN diberikan amanat mengembangkan sistem pembinaan bagi pelaku usaha dengan kategori usaha risiko rendah.
Usaha dengan risiko rendah hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan usahanya sekaligus berhak membubuhkan tanda SNI Bina UMK pada kemasan produknya.
Oleh karenanya, BSN berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK.
Terkait itu, BSN meluncurkan aplikasi SNI Bina UMK pada saat pembukaan Bulan Mutu Nasional (3/11/2021) di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat dapat meng-akses tautan binaumk.bsn.go.id. Adapun, pembinaan yang diberikan dalam bentuk penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Bina UMK; penyediaan materi edukasi dalam bentuk bacaan atau tontonan; penyelenggaraan Pelatihan penerapan SNI; penyediaan fasilitasi kelas Bimbingan Teknis bagi UMK yang memiliki niat dan tekad yang kuat dalam peningkatan mutu produknya; serta penyediaan fasilitas insentif sertifikasi bagi UMK yang lolos tahap bimbingan teknis.
13 UMKM Binaan BSN, raih sertifikat SNI
Dalam pembukaan peringatan (BMN) 2021 tersebut, Kepala BSN bersama Wakil Gubernur Jawa Barat juga menyerahkan sertifikat SNI kepada 13 UMKM binaan BSN. Penyerahan sertifikat SNI ini sebagai bukti bahwa UMKM – UMKM tersebut telah konsisten memenuhi persyaratan SNI.
UMKM binaan BSN yang menerima sertifikat SNI tersebut adalah:
- Siki Coffee Berkah Alam (SNI produk kopi bubuk)
- CV Zanada Corporation (SNI produk keripik tempe)
- CV Kusuma Karya Sejahtera (SNI produk pakaian bayi)
- Smart Baby (SNI produk pakaian bayi)
- PT Top Tekno Indo / Hejotekno (SNI produk Insinerator)
- CV Indowash (SNI produk Insinerator)
- PT Tatuis Cahaya Internasional (SNI produk masker dari kain)
- Baby Fynnsass (SNI produk masker dari kain)
- PT Sansan Saudaratex Jaya (SNI produk masker dari kain)
- UKM Torani Sumber Makmur (SNI produk siomay ikan, otak-otak ikan, dan bakso ikan)
- UMKM Pawon Narasa (HACCP)
- CV Tirta Dewi Kuningan (HACCP dan SNI produk serbuk minuman tradisional)
- PT Citra Roepa Rasa (HACCP)
Pada kesempatan itu, Kukuh mengatakan, penerapan SNI merupakan langkah strategis untuk menangkap peluang di balik pandemi.
Ia pun mengapresiasi para pelaku UMKM binaan BSN yang berkomitmen untuk konsisten menerapkan SNI.
“BSN akan terus berupaya berkontribusi memulihkan perekonomian bangsa, dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan SNI,” tegas Kukuh.
11 LPK raih sertifikat akreditasi dari KAN
Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi/pengujian, LPK pun harus memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, dan dibuktikan dengan perolehan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Pada kesempatan tersebut, Kukuh selaku ketua KAN juga memberikan sertifikat akreditasi kepada 11 LPK. Sertifikat akreditasi ini menunjukkan bahwa LPK sudah konsisten menerapkan standar internasional, yang telah diadopsi menjadi SNI, sebagai syarat kompetensi dalam memberikan layanan.
LPK tersebut adalah:
- LP-1520-IDN Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
- LP-1538-IDN PT Toyo Lab Indonesia
- LK-356-IDN PT Dynapack Indonesia – Central Laboratory (Laboratorium Penguji PT Dynapack Indonesia – Central Laboratory juga mendapat sertifikat akreditasi awal dengan nomor LP-1529-IDN PT Dynapack Indonesia – Central Laboratory)
- LM-082-IDN UPTD Laboratorium kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat (terdapat lingkup Covid-19)
- PUP-029-IDN Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI
- LSPPIU-025-IDN Mandiri Mutu Sertifikasi
- LSSMBL-002-IDN PT. Mutuagung Lestari
- LSPr-063-IDN UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan (PPMPP) Cirebon
- LI-035-IDN Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Permukiman
- LSSMOP-001-IDN PT Garuda Sertifikasi Indonesia
- LSSMOP-002-IDN PT Sakti Indonesia Sertifikasi
